Adu Data Pangan: Ketika Angka Menjadi Senjata, Petani Tetap Menanggung Beban

Adu Data Pangan: Ketika Angka Menjadi Senjata, Petani Tetap Menanggung Beban

Oleh : Sutoyo

___________

Viralnya adu data antara Feri Amsari dan LBH Tani Nusantara baru-baru ini sebenarnya bukan hanya sekedar perdebatan biasa. Ia membuka satu kenyataan yang selama ini sering disembunyikan dibalik tabel statistik dan konferensi pers tentamg keadaan pangan di Indonesia yang sebenarnya  bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal narasi, legitimasi, dan kepentingan politik.

Disatu pihak berbicara tentang surplus beras, peningkatan produksi, dan cadangan pangan yang kuat. Sementara dipihak lain mempertanyakan makna swasembada yang diklaim oleh pemerintah ditengah suasana masih tingginya impor berbagai komoditas pangan strategis. Sehingga secara spontan publik pun menjadi terbelah, seolah harus memilih siapa yang paling benar. Padahal masalah utamanya bukan pada siapa yang berbicara, melainkan pada bagaimana negara memaknai pangan itu sendiri.

Selama ini kita terlalu sering mencampuradukkan istilah:

• swasembada pangan
• ketahanan pangan
• surplus produksi,
• cadangan beras,
• hingga kesejahteraan petani.

Semua dipakai bergantian seakan memiliki arti yang sama. Akibatnya, publik mudah terjebak dalam perang angka tanpa memahami konteks sebenarnya.

• Produksi bisa naik, tetapi harga pangan tetap mahal.
• Stok bisa melimpah, tetapi petani tetap merugi.
• Impor bisa turun sesaat, tetapi ketergantungan pada komoditas luar negeri tetap tinggi.

Ironisnya, ketika para elite sibuk berdebat di layar televisi dan media sosial, petani justru sedang bergulat dengan persoalan yang jauh lebih nyata:

• harga pupuk, 
• biaya produksi,
• cuaca yang tidak menentu,
• serangan organisme pengganggu tanaman,
• hingga harga gabah yang sering jatuh saat panen raya.

Petani tidak hidup dari pidato surplus. Petani hidup dari margin keuntungan yang semakin tipis. Inilah persoalan mendasar pembangunan pertanian kita dimana negara terlalu fokus mengejar angka produksi, tetapi sering lupa memastikan keberlanjutan kehidupan petaninya.

Padahal pertanian bukan pabrik yang cukup dihitung dengan tonase hasil panen. Pertanian adalah ekosistem sosial, budaya, ekonomi, bahkan geopolitik. Ketika sawah terus menyusut, regenerasi petani melemah, dan anak muda desa enggan turun ke lahan, maka ancaman terbesar sebenarnya bukan gagal panen, melainkan hilangnya masa depan pertanian itu sendiri.

Karena itulah jalan keluarnya tidak cukup hanya dengan saling membantah data. Yang dibutuhkan adalah keberanian membangun sistem pangan yang lebih jujur, transparan, dan berpihak pada petani.

Pertama, negara harus berhenti menjadikan data pangan sebagai alat pencitraan politik. Data produksi, stok, hingga impor harus terbuka dan dapat diuji bersama oleh kampus, organisasi petani, BPS, Bulog, hingga publik. Selama metodologi tertutup, maka kecurigaan akan selalu muncul.

Kedua, ukuran keberhasilan pertanian harus diubah. Jangan hanya mengejar tonase produksi, tetapi ukur juga:

• pendapatan petani,
• luas lahan yang terselamatkan,
• regenerasi petani muda,
• kesehatan tanah,
• stabilitas harga,
• dan akses pangan rakyat kecil.

Karena surplus produksi tanpa kesejahteraan petani hanyalah keberhasilan statistik.

Ketiga, Indonesia perlu membangun sistem ketahanan pangan yang  berbasis lokal dan keragaman pangan. Terlalu lama kita menggantungkan narasi pangan hanya pada beras, padahal negeri ini memiliki jagung, sorgum, singkong, sagu, talas, dan berbagai sumber pangan lokal yang justru lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Keempat, negara harus serius melindungi lahan pertanian. Percuma bicara swasembada jika sawah terus berubah menjadi perumahan, industri, dan kawasan komersial. Ketahanan pangan tidak mungkin lahir dari lahan yang terus menyusut.

Kelima, petani harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan pangan, bukan sekedar objek program. Selama kebijakan lebih banyak disusun dari meja rapat daripada dari realitas lapangan, maka yang lahir hanyalah proyek, bukan solusi.

Adu data seperti yang sedang viral hari ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional. Data tidak boleh menjadi alat propaganda kekuasaan maupun senjata politik oposisi. Data harus menjadi dasar memperbaiki kebijakan.

Karena tanpa keterbukaan metodologi dan keberanian mengakui kenyataan di lapangan, statistik hanya akan menjadi kosmetik pembangunan.

Sudah waktunya negara jujur: Indonesia mungkin mampu meningkatkan produksi beberapa komoditas, tetapi belum sepenuhnya mandiri pangan. Kita masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan strategis seperti gandum, kedelai, gula, hingga bahan baku pakan ternak.

Mengakui kenyataan bukan berarti pesimis. Justru dari kejujuran itulah lahir kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pangan bukan diukur dari seberapa sering pemerintah mengumumkan surplus, melainkan dari seberapa tenang rakyat menghadapi harga pangan dan seberapa bermartabat petani menjalani hidupnya.5

Dan selama petani masih menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai pangan nasional, maka sesungguhnya bangsa ini belum benar-benar berdaulat di bidang pangan....wallohualam bishowab.

_________________